Desember, 2021

now browsing by month

 

UU Cipta Kerja Tidak Sesuai janji Jokowi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau biasa disebut PSHK menyebutkan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja / UU Ciptaker tidak sesuai dengan janji yang sudah disampaikan oleh presiden Jokowi. Sang presiden berjanji akan meringkas aturan dan ketentuan namun di dalam realisasinya hal tersebut sangat jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak nomor 1 di Indonesia tersebut. Ada banyak hal yang perlu diperbaharui dan perlu diperbaiki.

UU Ciptaker Belum Ada Dalam Perpres

Kebijakan dalam Undang undang cipta kerja belum bisa sesuai dengan janji yang disebutkan oleh Jokowi. Fajri Nursyamsi sebagai Direktur Advokasi dan jaringan PSHK mengatakan bahwa judi slot pulsa tanpa potongan apa yang ada di dalam UU Cipta Kerja harus bisa diturunkan dengan regulasi yang lebih jelas. Pengejawantahannya harus dituangkan di dalam peraturan pemerintah, atau bisa juga di dalam peraturan presiden. Tetapi, untuk saat ini peraturan yang sudah dibuat pemerintah adalah 49 aturan turunan dari UU Cipta Kerja dan itu termasuk belum cukup dan tidak bisa memberikan keringkasan terhadap regulasi yang ada.

Menurut Fajri, jumlah tersebut mungkin akan bertambah karena UU Ciptaker telah mengamanatkan lebih dari 450 ketentuan yang diatur lebih lanjut menggunakan peraturan delegasi. Semua fakta yang ada ini bertentangan dengan misi penyederhanaan yang sudah dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Menurut Fajri pula, pemerintah telah mengumumkan RU Omnibus Cipta Kerja akhir tahun lalu dengan keinginan untuk menyederhanakan semua aturan yang ada. Namun nampaknya ini masih belum juga bisa direalisasikan di dalam aturan pemerintahan yang ada.

Dengan adanya 49 peraturan yang diturunkan dari UU Cipta Kerja maka semakin panjang dan semakin rumit undang undang yang sudah ada sekarang. Aturan aturan yang ada di dalam 49 turunan itu memiliki 466 materi dengan banyak ketentuan yang perlu diatur lagi dalam peraturan yang lainnya berdasarkan delegasi dan birokrasi yang ada. Semua aturan sejumlah 49 itu harus didelegasikan ke 11 peraturan pemerintahan, 377 peraturan menteri, 60 aturan lembaga pemerintahan non kementrian dan 7 aturan daerah.

UU Cipta Kerja Menambah Banyak Blangko Kosong

Semakin banyak aturan tentu tidak sesuai dengan apa yang Jokowi katakan. Pihak PSHK mengatakan bahwa saat ini semakin banyak blangko kosong yang menjadi tambahan untuk pelimpahan aturan dari berbagai jenis peraturan yang sudah ada. Sistem perundang undangan Indonesia menjadi semakin semrawut dan tidak menggambarkan kemudahan yang akan didapatkan ketika UU Cipta kerja diresmikan beberapa waktu yang lalu. Penyederhanaan regulasi sampai saat ini belum ada titik terang.

Melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan regulasi menjadi satu hal yang perlu dilakukan. PSHK menyarankan pemerintah untuk mengaji ulang mekanisme peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia. Pembenahan ini harus dilakukan bukan hanya di pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah untuk mendorong perubahan yang sesuai dengan UU 12 tahun 211 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Kini, satu per satu harus dibenahi untuk birokrasi yang lebih baik lagi. Sejak UU Ciptaker ditentang, banyak yang melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Tetapi tetap saja pengesahan dilakukan dan tidak ada pengajian ulang. Undang undang cipta kerja telah ada dan hadir dalam peraturan turunan sejumlah 49 aturan. Salah satu diantaranya telah dicabut, yaitu undang undang mengenai investasi industri minuman keras. Aturan ini sudah dicabut dan mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak di Indonesia.